Pages

Info KPR dan Bunga Bank

No. 14/ 10 /DPNP Jakarta, 15 Maret 2012
S U R A T E D A R A N
Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA
Perihal : Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang
Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan
Kredit Kendaraan Bermotor
Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5029) dan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bagi Bank yang
melakukan aktivitas pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit
Kendaraan Bermotor, perlu untuk mengatur mengenai pemberian Kredit
Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor oleh Bank dalam
Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:
I. KETENTUAN ...
I. KETENTUAN UMUM
A. Sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
serta mengingat pertumbuhan KPR dan KKB yang terlalu tinggi
berpotensi menimbulkan berbagai Risiko maka Bank perlu
meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR dan KKB.
B. Bahwa pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi juga dapat
mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak
mencerminkan harga sebenarnya (bubble) sehingga dapat
meningkatkan Risiko Kredit bagi bank-bank dengan eksposur
kredit properti yang besar.
C. Untuk tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan
mampu menghadapi tantangan sektor keuangan dimasa yang
akan datang, perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat
ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumbersumber
kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan
KPR dan KKB yang berlebihan.
D. Kebijakan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian Bank
dalam pemberian KPR dan KKB serta untuk memperkuat
ketahanan sektor keuangan dilakukan melalui penetapan
besaran Loan to Value (LTV) untuk KPR dan Down Payment (DP)
untuk KKB.
II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PEMBERIAN KPR DAN KKB
Bank yang menyalurkan KPR dan KKB wajib:
A. menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang
Penerapan ...
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/25/PBI/2009, mengingat adanya berbagai Risiko yang
melekat pada aktivitas tersebut, terutama Risiko Kredit dan
Risiko Likuiditas;
B. menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis yang akan
menjadi acuan dalam pemberian KPR dan KKB dengan
berpedoman pada:
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal
19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi
Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan
Bank bagi Bank Umum;
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/38/DPNP tanggal
31 Desember 2010 perihal Pedoman Penyusunan Standard
Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah
dalam Rangka Sekuritisasi;
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal
18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset
Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan
Menggunakan Pendekatan Standar; dan
5. Surat Edaran Bank Indonesia ini.
III. PENGATURAN ...
III. PENGATURAN LOAN TO VALUE (LTV) PADA KPR
A. Ruang lingkup KPR yang diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia ini mencakup kredit konsumsi kepemilikan rumah
tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen namun tidak
termasuk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe bangunan
lebih dari 70 m2 (tujuh puluh meter persegi), yang diberikan
Bank kepada debitur perorangan dengan nilai kredit yang
ditetapkan berdasarkan nilai agunan.
B. Rasio Loan to Value (LTV) dalam Surat Edaran Bank Indonesia
ini merupakan angka rasio antara nilai kredit yang dapat
diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal
pemberian kredit.
C. Perhitungan rasio LTV dilakukan sebagai berikut:
1. Nilai kredit ditetapkan berdasarkan plafon kredit yang
diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam
perjanjian kredit; dan
2. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pengikatan
agunan oleh Bank.
D. Rasio LTV untuk Bank yang memberikan KPR sebagaimana
diatur dalam SE ini ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh
puluh persen).
E. Pengaturan mengenai LTV sebagaimana dimaksud pada huruf D
dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program
perumahan pemerintah Indonesia.
Yang dimaksud program perumahan pemerintah Indonesia
adalah program perumahan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IV. PENGATURAN ...
IV. PENGATURAN UANG MUKA KREDIT ATAU DOWN PAYMENT PADA
KKB
A. Ruang lingkup KKB dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini
mencakup kredit yang diberikan Bank kepada debitur untuk
pembelian kendaraan bermotor.
B. Yang dimaksud dengan uang muka, selanjutnya disebut
sebagai Down Payment (DP) dalam Surat Edaran Bank
Indonesia ini adalah pembayaran di muka atau uang muka
secara tunai yang sumber dananya berasal dari debitur (self
financing) dalam rangka pembelian kendaraan bermotor secara
kredit.
C. DP ditetapkan sebesar persentase tertentu dari harga pembelian
kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Bank.
DP untuk Bank yang memberikan KKB sebagaimana diatur
dalam SE ini ditetapkan sebagai berikut:
1. DP paling rendah 25% (dua puluh lima persen), untuk
pembelian kendaraan bermotor roda dua.
2. DP paling rendah 30% (tiga puluh persen), untuk pembelian
kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non
produktif.
3. DP paling rendah 20% (dua puluh persen), untuk pembelian
kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan
produktif, yaitu apabila memenuhi salah satu syarat sebagai
berikut:
a. merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk
angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak
berwenang; atau
b. diajukan ...
b. diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang
memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak
berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan
operasional dari usaha yang dimilikinya.
V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
A. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
butir III.D dan/atau butir IV.C dikenakan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank
Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan
Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009,
berupa teguran tertulis.
B. Selain dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis
sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank wajib
menyampaikan action plan sesuai batas waktu tertentu yang
ditetapkan Bank Indonesia yang memuat antara lain:
1. komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran kembali
atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir III.D
dan/atau butir IV.C;
2. rencana perbaikan/evaluasi atas Standar Operating
Procedure (SOP) termasuk batasan waktu pelaksanaan
perbaikan /evaluasi dimaksud; dan/atau
3. rencana tindakan Bank terhadap pegawai yang melakukan
pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
butir III.D dan/atau butir IV.C.
C. Bank yang:
1. tidak menyampaikan action plan atau tidak menyelesaikan
action plan sebagaimana dimaksud pada huruf B; dan/atau
2. melakukan ...
2. melakukan pelanggaran kembali atas ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam butir III.D dan/atau butir
IV.C setelah action plan sebagaimana dimaksud dalam butir
B disampaikan,
dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003
tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 11/25/PBI/2009.
D. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf C
berupa:
1. Penurunan tingkat kesehatan Bank
Penurunan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Surat Edaran ini mencakup penurunan faktor
penilaian tingkat kesehatan Bank, antara lain faktor profil
risiko dan/atau faktor Good Corporate Governance (GCG);
2. Pembekuan kegiatan usaha tertentu
Pembekuan kegiatan usaha tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Surat Edaran ini antara lain mencakup
larangan pemberian KPR dan/atau KKB untuk jangka
waktu tertentu di Bank/cabang/unit tertentu; dan/atau
3. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, Bank dan/atau
pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat
predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan
kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang
berlaku.
E. Pelanggaran ...
E. Pelanggaran atas kewajiban penyampaian penyesuaian
kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir
VII dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19
Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009.
VI. KETENTUAN LAIN-LAIN
A. Rasio LTV untuk KPR sebagaimana dimaksud dalam butir III. D
dan besaran DP untuk KKB sebagaimana dimaksud dalam
butir IV.C dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai
dengan kondisi perekonomian Indonesia.
B. Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain melalui pelaporan
Sistem Informasi Debitur (SID) oleh Bank maupun melalui
pengawasan dan pemeriksaan Bank.
VII. KETENTUAN PERALIHAN
Bank yang telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai
pemberian KPR dan KKB sebelum Surat Edaran ini berlaku, wajib
menyesuaikan kebijakan dan prosedur tersebut serta
menyampaikannya kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku.
VIII. KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan mengenai besaran LTV untuk KPR dan DP untuk KKB
sebagaimana dimaksud dalam butir III.D dan butir IV.C mulai
berlaku pada tanggal 15 Juni 2012.
Surat ...
Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
15 Maret 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR